STRUKTUR  ORGANISASI

Visi dan Misi

Visi

Visi Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan gambaran sukses dari   pengelolaan hutan di tingkat tapak. Visi ini disusun dengan mengacu pada visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dipadukan dengan visi Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara. Visi ini nantinya mampu diwujudkan oleh pihak pengelola KPHP Unit VI Muna melalui keterlibatan dan tindakan-tindakan pihak pengelola. Adapun visi KPHP Unit VI Muna adalah

“Sebagai KPHP Mandiri Yang Berkualitas Berbasis  Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Kolaboratif”.

Hal yang mendasari visi tersebut adalah tingginya tingkat ketergantungan masyarakat di Kabupaten Muna akan sumberdaya hutan dan lahan serta arahan pemerintah dalam penciptaan ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan nasional.

Misi

Pencapaian visi KPHP Unit VI Muna ditindaklanjuti dengan misi yang dapat memberikan arahan pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan. Adapun misi yang akan dibangun adalah :

1.      Memantapkan kepastian status areal kerja KPHP Unit VI Muna seluas 73.842,30 Ha yang diakui semua pihak serta tertata dengan kualitas data dan informasi yang lengkap dan akurat.

2.      Mengembangkan industri aneka usaha hasil hutan dan ekowisata atau jasa lingkungan berbasis potensi unggulan.

3.      Menyelenggarakan kegiatan perlindungan, konservasi serta rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mempertahankan dan memulihkan daya dukung Daerah Aliran Sungai.

4.      Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada KPHP Unit VI Muna.

5.      Membangun kelembagaan pengelolaan hutan baik secara mandiri maupun melalui kemitraan/kolaboratif dengan masyarakat atau pihak ketiga untuk mendukung keberhasilan budidaya hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

6.      Membangun dan mengembangkan kelembagaan KPHP Unit VI Muna yang kokoh dan mandiri serta berkompeten dalam pengelolaan hutan.

Tujuan

Tujuan dari pembentukan KPHP Unit VI Muna adalah :

1.      Adanya kepastian status areal kerja KPHP Unit VI Muna seluas 73.842,30 Ha yang diakui semua pihak serta tertata dengan kualitas data dan informasi yang lengkap dan akurat.

2.      Berkembangnya industri aneka usaha hasil hutan dan ekowisata atau jasa lingkungan berbasis potensi unggulan.

3.      Terselenggaranya kegiatan perlindungan, konservasi serta rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mempertahankan dan memulihkan daya dukung Daerah Aliran Sungai.

4.      Terselenggaranya penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada KPHP Unit VI Muna.

5.      Terbangunnya kelembagaan pengelolaan hutan baik secara mandiri maupun melalui kemitraan/kolaboratif dengan masyarakat atau pihak ketiga untuk mendukung keberhasilan budidaya hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

6.      Terbangun dan berkembangnya kelembagaan KPHP Unit VI Muna yang kokoh dan mandiri serta berkompeten dalam pengelolaan hutan.

7.      Optimalnya manfaat Kawasan dalam menunjang  industri kayu, wisata alam, menunjang budidaya, dan budaya bagi penigkatan kesejahteraan masyarakat di dalam/di sekitar kawasan hutan.

Indikator Ketercapaian

Indikator tercapainya misi tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Kejelasan tata batas kawasan dan penataan kawasan dalam blok dan petak berdasarkan fungsi dan peruntukkannya.

2.      Tersedianya database terkait potensi dan informasi karateristik kawasan

3.      Manajemen tata kelola hutan yang lestari

4.      Menurunnya tingkat degradasi dan deforestasi lahan

5.      Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan KPHP secara aktif

6.      Terbentuknya kelembagaan  masyarakat yang produktif dan kreatif

UPTD KPH UNIT VI MUNA

 
UPTD KPH UNIT VI PULAU MUNA

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)  Unit VI Muna merupakan KPHP lintas administratif pemerintahan, terdiri dari Kabupaten Muna seluas 49.819,04 ha, Kabupaten Muna Barat seluas 23.550,64 ha dan Kabupaten Buton Tengah seluas 472,61 ha sehingga luas keseluruhan adalah 73.842,30 Ha. KPHP ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan Nomor SK.635/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 14-12-2015 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Muna No 25 Tahun 2015. Dari luasan tersebut, 43.037,42 ha atau ± 58,28% merupakan kawasan hutan produksi   dan sisanya seluas 30.804,88 ha atau ± 42,72% merupakan hutan lindung. Pada areal kawasan hutan produksi sekitar 60,09% tidak berhutan/perubahan peruntukan dan areal kawasan hutan lindung sekitar 19,61% sudah mengalami perubahan peruntukan. Kondisi tersebut diatas mengindikasikan bahwa lemahnya struktur lembaga dan organisasi maupun pelaksanaan kebijakan yang melahirkan masalah-masalah open access, ketiadaan jaminan pemiliharaan dan perlindungan hutan. Dengan keberadaan KPHP Unit VI Muna diharapkan dapat mengatasi  permasalahan tersebut dengan membuat  perencanaan yang disinergikan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Muna berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar. Hal ini mengacu pada pengertian hutan selain sebagai penghasil kegiatan ekonomi juga sebagai pengelolaan suatu ekosistem.

Letak KPHP Unit VI Muna

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Muna terdiri dari wilayah pesisir dan wilayah daratan yang terletak di Pulau Muna. Secara georafis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Muna yang membentang dari arah utara ke selatan berada pada 04^o36’5,59” LS hingga 05^o14’58,99” LS dan dari 122^o19’2,27” BT hingga 122^o45’50,97” BT. Wilayah pengelolaannya mencakup Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Muna dengan 16 kecamatan dan 71 desa, Kabupaten Muna Barat dengan 13 kecamatan dan 42 desa dan Kabupaten Buton Tengah dengan  3 kecamatan dan  6 desa sehingga total keseluruhan adminstrasi adalah  33 kecamatan dan 119 desa/kelurahan. Sebaran wilayah pengelolaan KPHP Unit VI Muna dapat dilihat pada tabel 2.1 dan peta sebaran  administrasi wilayah KPHP Unit VI Muna pada gambar 2.1.

Tabel 2.1. Sebaran Wilayah Administrasi Pengelolaan KPHP Unit VI Muna.

No.	Kabupaten	Kecamatan	Luas (Ha)	(%)
1	Muna	Tongkuno	19.696,99	26,674
		Lasalepa	6.348,10	8,599
		Napabalano	5.051,08	6,840
		Watopute	4.376,12	5,926
		Kabawo	3.764,27	5,098
		Parigi	3.310,29	4,483
		Bone	2.271,70	3,076
		Batalaiworu	1.307,78	1,771
		Lohia	402,11	0,545
		Kontunaga	1.175,15	1,591
		Katobu	567,21	0,768
		Marobo	524,41	0,710
		Duruka	396,79	0,537
		Kabangka	340,78	0,461
		Kontukowuna	224,44	0,304
2.	Muna Barat	Napano Kusambi	6.458,59	8,747
		Kusambi	4.430,84	6,000
		Lawa	2.976,55	4,310
		Tiworo Utara	2.492,73	3,376
		Barangka	1.885,36	2,553
		Wadaga	1.452,70	1,967
		Tiworo Kepulauan	1.001,69	1,357
		Tiworo Tengah	983,46	1,332
		Sawerigadi	707,77	0,959
		Maginti	399,20	0,541
		Kontukowuna	344,66	0,467
		Kabangka	337,43	0,457
		Tiworo Selatan	79,67	0,108
3.	Buton Tengah	Lakudo	424,52	0,575
		GU	45,96	0,060
		Mawasangka	2,14	0,003
	Total		73.842,30	100.00

Sumber : Hasil Analisa SIG, 2016.

Gambar 2.1. Sebaran Wilayah Pengelolaan Berdasarkan Administrasi Kabupaten